Purwokerto Kota Hijau

P2KH Banyumas Diapresiasi Pemerintah Pusat

BANYUMAS--Komitmen dan kesungguhan Pemkab Banyumas untuk mewujudkan Kota Hijau mendapat apresiasi dari pemerintah pusat. Bupati Banyumas, Mardjoko ditunjuk menjadi pembicara tunggal atas nama bupati se-Indonesia, dihadapan Menteri Pekerjaan Umum, wakil menteri Pekerjaan Umum, seluruh pejabat dilingkungan Kementerian pekerjaan Umum dan Bupati/Walikota se Indonesia pada acara puncak peringatan Hari Tata Ruang 2012 yang digelar di ruang auditorium lantai 8, Gedung Ditjen SDA dan Ditjen Penataan Ruang, Jl Patimura No 20 Kebayoran Baru Jakarta selatan belum lama ini Dalam kesempatan tersebut Bupati Mardjoko memaparkan implementasi RTRW melalui program pengembangan Kota Hijau (P2KH) di Kabupaten Banyumas.

Kepala Dinas Cipta Karya Kebersihan dan Tata Ruang (DCKKTR) Kabupaten Banyumas, Ir Andrie Subandrio yang turut hadir dalam acara tersebut mengatakan, komitmen Kabupaten Banyumas dalam melaksanakan P2KH didasarkan pada amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dimana pemerintah dan masyarakat diwajibkan mengalokasikan minimal 30% dari ruang di wilayah perkotaan untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH), dengan ketentuan 20% RTH publik yang menjadi kewajiban pemerintah, dan 10% RTH privat yang menjadi kewajiban masyarakat.

Andrie menjelaskan, ketentuan tersebut telah ditindaklanjuti oleh Kabupaten Banyumas, dengan ditetapkannya Perda Nomor 10 tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Banyumas 2011-2031, yang mengamanatkan 30% RTH pada 24 kawasan perkotaan, salah satunya 30% RTH yang direncanakan pada Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Purwokerto. P2KH adalah program untuk mendorong pencapaian 30% RTH kawasan perkotaan di Kabupaten Banyumas, dan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat agar peduli pada kualitas lingkungan yang sehat, dengan berbagai kegiatan yang telah diimplementasikan.

Andrie menambahkan, kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh Pemkab Banyumas dalam mendukung P2KH antara lain adalah revitalisasi RTH yang telah ada yaitu Alun-alun Kota Purwokerto dan Taman Hutan Kota (Taman Satria), kemudian pembuatan RTH baru yaitu Taman Kota Andhang Pangrenan, Taman Balai Kemambang, dan Taman Edukasi Hayati Arcawinanangun. Juga pembuatan dan revitalisasi alun-alun di setiap Eks Kawedanan, dan lapangan sepakbola di setiap desa.

Untuk mempercantik kota, sekaligus menjadikan Kota Purwokerto lebih hijau, di setiap ruas jalan utama kota ditanami pohon-pohon peneduh, seperti pohon tabubuya di ruas Jalan Jenderal Sudirman, pohon kenari di Jalan Gatot Subroto, pohon flamboyan di Jalan Dr Angka, pohon eboni di Jalan Bank dan pohon angsana di Jalan Ahmad Yani.

Desa juga tidak luput dari perhatian. Di setiap desa yang mempunyai nama yang berasal dari unsur-unsur pohon dilakukan penanaman pohon sesuai namanya. Contohnya Desa Kedungrandu ditanami pohon randu, Kedungwringin (beringin), Karangsalam (salam), Karangjambu (jambu), Karangnangka (nangka), Karangklesem (klesem), Karangkemiri (kemiri), Karangbawang (bawang), Karangkandri (kandri), Klapagading (klapa gading), Purwojati (pohon jati), Karangduren (durian) dan Karangjengkol (pohon jengkol).

Daerah-daerah khusus juga tidak ketinggalan. Di setiap tanah berlereng dan rawan longsor dari 331 desa, ditanami pohon yang menyerap air dan menahan longsoran tanah seperti pohon kolang-kaling/aren, beringin, jengkol, pete, dan cangkring. Lahan kritis ditanami cokelat, karet, akasia, manggis, dan duren. Daerah aliran sungai dari hulu ke hilir ditanami pohon trembesi. Sementara di daerah tersisa lainnya sedang digalakkan penanaman pohon keras jabon dan jati asli yang sudah diregenerasi oleh IPB meskipun belum populer.

Sikap tegas dan komitmen pemkab dalam mewujudkan P2KH juga dilakukan dengan menerbitkan surat edaran yang berisi anjuran maupun larangan tertentu. Surat edaran yang berisi anjuran misalnya Edaran Bupati kepada para Kepala Desa agar setiap jengkal tanah pekarangan ditanami tanaman pangan palawija dan holtikultura seperti gembili, uwi, ganyong, suweg, gadung, munthul (ubi jalar), sagu (irot), kacang tanah, tales, benguk, kara, dan kentang ireng yang sudah terancam punah. Berkat anjuran ini tanaman-tanaman pangan yang hampir punah tersebut kini sudah mudah didapat, dan di setiap kunjungan gubernur dan bupati selalu dihidangkan.

Adapun Surat Edaran yang berisi larangan misalnya surat Edaran Bupati, daerah irigasi sawah teknis maupun tadah hujan khususnya di daerah hulu kota Purwokerto yang termasuk daerah-daerah lumbung pangan dilarang dibangun perumahan. Salah satu hasil dari kebijakan ini, Kabupaten Banyumas mendapat penghargaan ketahanan pengan dan produksi beras 5% diatas produksi nasional selama 2 tahun berturut-turut (2010, 2011).

Beberapa aturan tegas juga diberlakukan, misalnya setiap pengembangan kawasan wajib menyediakan 20% RTH public (saat ini baru terealisir 15%) dan pendirian bangunan wajib menyediakan 10% RTH privat (baru teralisir 5%). Bupati juga tidak segan-segan menolak pengajuan pembangunan di kawasan-kawasan yang tidak sesuai, misalnya bupati menolak pengajuan PT KAI untuk membangun mall di lokasi Lapangan Porka Purwokerto.

Peran serta masyarakat juga terus ditingkatkan, termasuk di kalangan sekolah dan instansi pemerintah, misalnya dengan digalakkannya gerakan satu pelajar satu pohon seperti yang belum lama ini dilaksanakan di SMK Sandhy Putra Purwokerto. Di setiap sekolah dan gedung pemerintah juga dianjurkan dibuat sumur resapan dan sumur biopori. Penanaman pohon di sekitar lingkungan sekolah juga terus ditingkatkan. Salah satu contoh, kawasan di sekitar SMK Pertanian Banyumas sengaja dihutankan dengan ditanami ribuan pohon.

Berbagai fasilitas pendukung terus dibangun. Di setiap daerah yang miring dibangun embung/situ sebagai tempat penyimpan air di musim hujan untuk digunakan pada musim kemarau, dan dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian rakyat. Dari rencana revitalisasi 13 embung/situ yang akan dilakukan, saat ini telah diselesaikan 3 embung/situ. Keberadaan Taman KEHATI (Keanemaragaman Hayati) yang ada di kawasan Baturraden juga terus ditingkatan pengelolaan dan pemanfaatannya.

Tidak hanya itu, beberapa gerakan positif juga dilakukan, misalnya pembentukan Komunitas Hijau, dengan gerakan pertama membersihkan sungai dari sampah. Saat ini sedang dibentuk pasukan pembersih kali/sungai, serta rencana perbaikan lingkungan dengan mengubah bekas TPA Gunung Tugel menjadi hutan kota.

Untuk mengoptimalkan upaya-upaya diatas dan menjamin keberhasilannya, sosialisasi P2KH juga terus dilakukan melalui media televisi daerah, surat kabar, pertunjukan wayang kulit, pertemuan desa, pembuatan leaflet/spanduk, dan melalui siswa sekolah mulai SD sampai dengan SMA, antara lain dengan menggalakkan program one student one tree. Dari progress pelaksanaan P2KH tahun 2012 yang dinilai telah baik, Kementerian Pekerjaan Umum memberikan apresiasi berupa insentif untuk perwujudan 30% RTH di Kabupaten Banyumas, diantaranya melalui pembangunan Taman Kota di Kecamatan Ajibarang.(wah)